ringkasan cerita SJS

Beberapa tahun terakhir ini banyak profesor-profesor dan ilmuwan-ilmuwan senior Barat di bidang politik dan sosiologi yang meneliti kembali tentang G30S yang melahirkan Supersemar, 50 tahun lalu. Mereka tertarik karena ada temuan informasi-informasi baru, dari beberapa pelaku kunci, yang baru terbuka setelah 1998. Para peneliti senior Barat itu — antara lain Anderson, McVey, Crouch, Wertheim, Roosa, Scott, Wieringa dll — tinggal di negara-negara kapitalis. Mereka bukan simpatisan komunis apalagi PKI. Mereka tak punya kepentingan politik maupun ekonomi atas kejadian-kejadian di Indonesia. Hanya karena rasa keadilannya tersentuh oleh pembunuhan massal ratusan ribu orang saat itu. Integritas akademiknya tertantang untuk menguak misteri di balik versi resmi pemerintah Orba yang — menurut kajian mereka — tidak masuk akal. Salah satu kajian dari Profesor bidang sosiologi dan kesetaraan gender di University of Amsterdam Perkembangan menarik lainnya adalah Laporan Intelijen yang disusun oleh gabungan CIA, NSA (National Security Agency), dan DIA (Defense Intelligence Agency) untuk Presiden AS Lyndon B. Johnson, selanjutnya dalam tulisan ini disebut “Laporan CIA“. Dokumen penting dan sensitif itu saat ini sebagian sudah boleh diakses publik, meski ada beberapa kata dan kalimat yang masih disensor. Dokumen CIA yang kini sudah bisa diakses publik Laporan CIA itu merupakan dokumen kredibel yang mengagetkan dan menjungkirbalikkan pemahaman kita selama ini. Teori yang dianut sebagian kalangan bahwa CIA mendalangi G30S, ternyata salah. CIA memang merancang skenario “kudeta komunis yang dirancang untuk gagal”, tapi tak pernah mendalanginya secara langsung. Sejak Juli 1965, CIA menjalankan “low-posture policy” dengan agak mundur dan lebih banyak jadi pengamat. Mereka kaget dan bingung sendiri dengan kejadian G30S. Kontak intensif CIA dengan TNI AD baru dimulai lagi tanggal 1 November 1965, ketika dihubungi oleh Brigjen Sukendro, perwira intel di bawah Menpangad Mayjen Soeharto. Di sisi lain, dengan terbukanya dokumen-dokumen Laporan CIA itu, versi bahwa G30S adalah murni gerakan PKI seperti yang dikatakan rejim Orde Baru, juga salah. Bulan Maret dan April 1965 CIA mendesain skenario “kudeta gagal”, yakni menjebak PKI agar ada alasan untuk memberangus PKI guna menancapkan kuku Barat di Indonesia. Enam bulan sebelum G30S, Dubes Jones mengatakan itulah satu-satunya cara yang masuk akal jika ingin menyingkirkan komunisme di Indonesia. Hal ini akan dipaparkan pada butir 4 (Manuver CIA). Yang mengagetkan, dalam Laporan CIA tanggal 1 Oktober s.d. 22 Oktober 1965, ternyata CIA tak percaya Aidit menyetujui pembunuhan jenderal. Dalam memo internal mereka, Sekretariat Negara AS bingung mencari logika politik dan ekonomi, mengapa parpol yang sudah di atas angin perlu melakukan subversi. Fakta penting lain yang terungkap adalah Laporan CIA tanggal 10 Maret 1966. Adam Malik diutus Soeharto untuk melobby Dubes CIA Green agar mendukung Soeharto sebagai front man. Menurut laporan CIA itu, Adam Malik menginformasikan bahwa kubu Soeharto sudah siap dengan 22 batalyon di sekitar Jakarta untuk menyerang Soekarno secara fisik, sehari sebelum ditandatanganinya Supersemar. Tulisan ini dibuat dengan merangkum berbagai kajian para profesor dan ilmuwan Barat, kesaksian beberapa pelaku lokal, transkrip-transkrip persidangan Mahmilub, serta temuan-temuan terakhir dari laporan tiga Badan Intelijen AS (CIA, NSA dan DIA) tersebut di atas. 1. Benang Merah Tujuh Jenderal 1.1. Dugaan Korupsi Kol. Soeharto Peristiwa penting terkait tujuh jenderal korban G30S adalah dugaan keterlibatan korupsi dan penyelundupan yang dilakukan oleh Kol. Soeharto ketika menjabat sebagai Pangdam Diponegoro. Kasus ini dilaporkan ke MBAD oleh Kol. Pranoto, yang kelak ditunjuk oleh Soekarno untuk jadi Menpangad menggantikan A. Yani (sumber: Pranoto, “Catatan Jenderal Pranoto Reksosamodra”). Pranoto menyebutkan penyelewengan keuangan itu berupa barter liar, monopoli cengkeh dari asosiasi gabungan Pabrik-pabrik Rokok Kretek Jawa Tengah, penjualan besi tua yang disponsori Liem Sioe Liong, Oei Tek Young, dan Bob Hassan. Liem Sioe Liong dan Soeharto, ketika sudah jadi Presiden Menurut Prof. R.E. Elson, PhD, peneliti dari University of Queensland, dugaan korupsi Kol. Soeharto dilakukan melalui YPTE (Yayasan Pembangunan Teritorium Empat) yang didirikannya tahun 1957. YPTE bekerjasama dengan staf Soeharto, Soejono Hoemardani, mendirikan NV Garam di Salatiga. Soejono kemudian membeli separuh saham PT Dwi Bakti. Separuh saham lainnya diambil oleh anak angkat Gatot Subroto, yaitu Bob Hassan dan pengusaha Sukaca. YPTE didirikan dengan modal Rp 419.352,- dari pajak kopra dan sumbangan Persatuan Pabrik Rokok Kudus. Dalam waktu singkat, modal YPTE menjadi Rp 18 juta, atau meningkat 4300% (sumber: Elson, “Suharto: A Political Biography”). Menariknya, modus operandi bisnis lewat yayasan ini kemudian marak terjadi pada rejim Orde Baru. 1.2. Tujuh Jenderal Pemeriksa Ketika itu, KASAD A.H. Nasution tengah membentuk tim pemeriksaan untuk membersihkan jajarannya dari korupsi. Asisten KASAD A. Yani marah besar dengan kasus dugaan korupsi Kol. Soeharto. Dugaan korupsi itu kemudian ditangani oleh tim pemeriksa MBAD yang diketuai Suprapto dengan anggota S. Parman, MT Haryono, dan Sutoyo. Namun proses hukum dihentikan oleh Wakil KASAD Gatot Subroto. Menariknya, enam jenderal yang memeriksa dugaan korupsi itu “kebetulan” sama dengan tujuh jenderal korban G30S. Hanya D.I. Panjaitan yang tak masuk dalam tim itu. Akibat kasus tersebut, Kol. Soeharto dicopot jabatannya sebagai Pangdam Diponegoro, digantikan oleh Kol. Pranoto. Soeharto kemudian disekolahkan ke Seskoad di Bandung. Ketika di Seskoad, Soeharto dicalonkan menjadi Ketua Senat. Namun D.I. Panjaitan menentangnya, mengingat latar belakang Soeharto yang kurang bersih dalam kasus dugaan korupsi dan penyelundupan itu. Dengan demikian, lengkaplah tujuh jenderal yang menentang kasus korupsi Kol. Soeharto itu “kebetulan” sama dengan tujuh jenderal yang dijadikan target G30S. Tujuh jenderal pemeriksa dugaan korupsi Kol. Soeharto 1.3. Trio Intel Catatan penting lainnya dari Kodam Diponegoro itu adalah terbentuknya trio intel Soeharto-Ali-Yoga. Soeharto (ketika itu Letkol) dinaikkan pangkat dan diangkat jadi Pangdam Siliwangi karena manuver Ali Murtopo dan Yoga Sugama menyabot Kol. Bambang Supeno, yang pengangkatannya hampir ditandatangani Presiden (sumber: Soebandrio, “Kesaksianku Tentang G30S”). Keterkaitan trio ini terus berlanjut. Ketika Soeharto menjabat sebagai Pangkostrad, ia menarik pulang Yoga Sugama dari tugasnya sebagai Atase Militer di Yugoslavia, dan mengangkatnya jadi Kepala Intelijen Kostrad. Menurut Kepala Badan Pusat Intelijen Soebandrio, Soeharto sengaja membentuk jaringan intel sendiri untuk menyabot kebijakan-kebijakan Soekarno, antara lain soal Ganyang Malaysia yang akan dibahas pada butir 3.1 (Sabotase Petinggi Kanan). Pangkostrad Mayjen Soeharto Trio Soeharto-Ali-Yoga ini juga membentuk jaringan dengan Kol. George Benson, intel senior CIA yang ditempatkan sebagai penasehat civic action di Kedubes AS dari tahun 60an hingga 70an. Dari jaringan ini Ali-Yoga dapat memperoleh banyak informasi intelijen asing. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada butir 4 (Manuver CIA). 2. Segitiga PKI-AD-Soekarno 2.1. Realitas Politik Sentra kekuatan politik pasca Dekrit Presiden 1959 bertumpu pada tiga pilar: PKI, Angkatan Darat (AD) dan Soekarno. Ketika itu, PKI adalah parpol legal dengan basis massa jutaan orang sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kalkulasi politik saat itu, jika dilakukan Pemilu lagi setelah 1955, besar kemungkinan PKI akan menang. Oleh sebab itu Soekarno menjalankan politik Demokrasi Terpimpin. Tak ada lagi Pemilu, antara lain untuk menjaga keseimbangan agar PKI tidak jadi besar sendirian. Di sisi lain, AD sering mengirim perwira untuk belajar di AS dan menjalin koneksi di sana. Kondisi ini dipergunakan oleh Pemerintah AS untuk menciptakan agen-agen “pro-Barat” untuk melawan komunisme (Blok Timur). Untuk itu, AS memberi bantuan pelatihan, memberi sumbangan, menjual persenjataan, serta memberi bantuan keuangan (sumber: Dr. Peter Dale Scott, “The United States and the Overthrow of Sukarno”, 1965-1967). Satu-satunya kekuatan politik yang mencegah AD dan PKI saling cakar-cakaran adalah pilar ketiga, yakni Soekarno sebagai penyeimbang. Realitas politik saat itu membuat Soekarno, mau tidak mau, harus merangkul PKI, parpol yang kemungkinan besar akan menang jika ada pemilu. Di sisi lain, Soekarno jelas harus merangkul AD. Ia membutuhkan kedua kekuatan sayap kiri dan sayap kanan, yang merupakan realitas politik saat itu, untuk menjalankan misi-misinya, seperti New Emerging Forces (NEFO), Ganyang Malaysia, dll. Demokrasi Terpimpin 2.2. Jenderal Pro-Barat Ketika itu, baik di AD, AU maupun AL, terdapat 3 golongan perwira tinggi, yaitu golongan yang berorientasi kiri, tengah, dan kanan. Di AD, para pimpinan Komandonya kebanyakan kanan antikiri. Menpangad A.H. Nasution adalah “Golden Boy” AS yang dikenal gigih meyakinkan para pembesar di Washington tentang komitmennya melawan komunisme. Gabungan Kepala-kepala Staf AS memberi bantuan untuk AD pada 1958 sebagai dukungan agar Nasution dapat melaksanakan rencananya untuk mengendalikan kaum komunis (sumber: Scott, “United States and the Overthrow of Sukarno”, hlm 246). Maka terjadilah peristiwa 1960 dimana AD haluan kanan, melalui Sukendro, memberantas PKI pada Juli-September 1960, yang berujung pada desakan perwira-perwira pro-Barat terhadap Nasution agar melakukan kudeta pada Soekarno (sumber: CIA – Indonesia, 1965, hlm 190-191). Soekarno segera menghentikan gerakan ini, dan “mengasingkan” Sukendro selama 3 tahun untuk studi di University of Pittsburgh. Sepak terjang Nasution yang “militan Barat” membuat Soekarno — yang dikenal anti nekolim — menjadi gerah. Presiden mengganti posisi Nasution sebagai Menpangad dengan A. Yani. Nasution ditempatkan sebagai Kepala Staf ABRI, yang hanya mengurus administrasi tanpa pasukan. Dengan kata lain, tahun 1962 Nasution masuk kotak, tapi tetap dimuliakan (naik jadi Ka Staf ABRI). Yani kemudian mengganti beberapa Pangdam yang pro-Nasution. Sejak itu, friksi yang tajam antara Nasution dan Yani diketahui banyak kalangan termasuk di luar AD (sumber: Soebandrio, “Kesaksianku tentang G30S”). Yani dikenal antikomunis. Ia pun dikenal pro-Barat, memiliki hubungan yang sangat erat dengan penasehat civic action Kol. George Benson (sumber: B. Evans, “Influence of the United States Army,” hlm 28-29). Tapi setidaknya, di mata Soekarno, Yani kooperatif dan tidak sefrontal Nasution. Yani dikenal loyal terhadap Soekarno, meski tak selalu sependapat dengan kebijakan-kebijakannya. Yani sering disebut-sebut sebagai “Jenderal Kesayangan Bung Karno“. A. Yani, "Jenderal Kesayangan Bung Karno" A. Yani, “Jenderal Kesayangan Bung Karno” 2.3. Embrio “Dewan Jenderal” Sekitar 1963, Menpangad Yani membentuk kelompok pemikir (kolega AS menyebutnya “brain trust”) yang terdiri dari Jend. Suprapto, Jend. Haryono, Jend. S. Parman, dan Jend. Sukendro yang ia tarik pulang dari “pengasingan” di AS. Mereka juga bertindak selaku “wanjakti” (istilah sekarang), menentukan kepangkatan di jajaran AD. “Kelompok rahasia” ini kemudian didesas desuskan orang sebagai “Dewan Jenderal” (sumber: CIA, Indonesia – 1965). Jika kita melihat susunannya, empat jenderal brain trust itu (termasuk Yani diluar Sukendro) sama dengan “Dewan Jenderal” target korban G30S. Tapi tidak menjawab pertanyaan mengapa Sutoyo, Panjaitan dan Nasution juga jadi target. Dan tidak menjawab pertanyaan mengapa Sukendro tidak jadi target. 3. Ganyang Malaysia Peristiwa kunci yang menjadi triger G30S dan Supersemar, yang jarang disinggung kaitannya, adalah kebijakan Ganyang Malaysia. Memang Malaysia yang cari gara-gara duluan, melanggar perjanjian batas wilayah yang ditandatangani dengan Indonesia di Manila. Berbagai upaya damai lewat perundingan dilakukan RI, tapi tak digubris Malaysia. Soekarno berang dan menuding Malaysia sebagai boneka Inggris, antek nekolim. October 1965, Indonesia --- President Sukarno, the first leader of Indonesia after it became a republic in 1945, inspects his troops. --- Image by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS Soekarno inspeksi pasukan 3.1. Sabotase Petinggi Kanan Di luar dugaan, dan mungkin tak banyak orang tahu, Komando AD — yang sebelumnya sangat mendukung dan jadi Panglima dalam Pembebasan Irian Barat — ternyata tidak mendukung kebijakan Ganyang Malaysia. Pasalnya, para jenderal pro-Barat tidak menghendaki perang dengan Inggris (sumber: Sundhaussen, “Road to Power”, hlm 188). Tapi pembangkangan ini tak dilakukan terang-terangan. Di depan Soekarno, AD mendukung dan menempatkan Mayjen Soeharto sebagai Wakil Panglima Kolaga, di bawah Panglima Omar Dani. Tapi di belakang Soekarno, AD melakukan sabotase yang meliputi dua hal: di lapangan dan di jalur diplomatik. Di lapangan, Soeharto selaku Wakil Panglima menentukan penempatan personil dan persenjataan untuk operasi Ganyang Malaysia. Sesuai misi sabotase dari MBAD, Soeharto memperlambat kegiatan pengiriman pasukan, membiarkan pasukan-pasukan di dekat perbatasan Malaysia terus menerus kekurangan personil dan perlengkapan, serta tidak diberi kapal-kapal pengangkut sehingga mereka tak dapat menyerbu Malaysia (sumber: Sundhaussen, “Road to Power”, hlm 189 dan J. A. MacKie, “Confrontation”, hlm 214). Di jalur diplomatik, MBAD menugaskan Soeharto untuk mengirim agen-agen intel (koneksi Ali-Yoga) untuk menghubungi para pejabat tinggi Malaysia dan Inggris guna meyakinkan mereka bahwa AD tak menghendaki perang (sumber: ibid.). 3.2. Bantuan dari RRC Di tengah percaturan Perang Dingin, RRC menawarkan bantuan peralatan militer kepada RI untuk 40 batalyon. Peralatannya lengkap, mulai dari senjata manual, otomatis, tank dan kendaraan lapis baja. Semua itu gratis dan tanpa syarat. Tawaran RRC disampaikan melalui jalur resmi diplomatik, yakni Menlu. Para pemimpin China sangat gembira ketika dikabari bahwa Bung Karno menerima tawaran tersebut, meski ia belum menentukan kapan direalisasikannya (referensi disini). 24 Nov 1956, Peiping, China --- 11/24/1956-Peiping, China: President Dr. Sukarno of Indonesia, left, is seen chatting with Chairman Mao Tse-Tung of the People's Republic of China (Communist) during a banquet here given by the chairman of the Red China in honor of the Indonesian President. --- Image by © Bettmann/CORBIS Soekarno dan Mao Tse Tung 3.3. Keluar dari PBB Kalangan Barat kuatir jika Malaysia jatuh ke tangan Indonesia. Peta kekuatan Barat-Timur di Asia Tenggara bisa berubah total. PBB membuat manuver politik dengan mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini membuat Bung Karno marah dan memutuskan Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965. Bung Karno mengkritisi PBB yang cuma jadi perpanjangan tangan nekolim 4. Manuver CIA 4.1. Skenario Presiden Boneka Dubes AS untuk Indonesia saat itu, Howard Jones, merupakan tokoh yang bersahabat karib dengan Soekarno. Adalah Dubes Jones yang mendekatkan Presiden Soekarno dengan Presiden J.F. Kennedy, yang akhirnya akrab secara ideologis maupun personal. Saking simpatinya, Dubes Jones menulis buku berjudul “Indonesia The Possible Dream”. Ia meyakinkan pihak AS bahwa Soekarno masih sangat dicintai dan memiliki legitimasi yang kuat di Indonesia. Upaya mendongkel Soekarno lewat cara-cara kasar seperti yang terjadi tahun 1960 lewat Sukendro-Nasution tak akan berhasil. Buku “Indonesia The Possible Dream” karya Dubes Jones Maret 1965, Dubes Jones mengusulkan, agar dapat berhasil di Indonesia, kudeta harus diberi kedok yang sebaliknya: usaha untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. AD harus tampil sebagai penyelamat Soekarno dan bukan sebagai penggali kuburnya. Dewan Keamanan Nasional AS memahami bahwa pemberantasan PKI harus “bisa dibenarkan secara politik dari sudut kepentingan Indonesia sendiri” (sumber: “American-Indonesian Relations,” presentasi oleh Howard P. Jones kepada Chiefs of Mission Conference, Baguio, Filipina). bkhjones1s Soekarno: “I am very much attached to Ambassador Jones. He understands me.” Dari situ timbul ide untuk pura-pura menyelamatkan Soekarno dan kemudian mendudukkannya sebagai presiden boneka, mengingat Proklamator itu masih dicintai rakyatnya. 4.2. Skenario “Kudeta Gagal” Sampai bulan April 1965, Dubes Jones sendiri meragukan bahwa PKI akan melakukan kudeta (agar ada alasan bagi AD untuk memberantasnya). “PKI berada dalam posisi yang terlalu baik lewat taktik kerjasamanya dengan Soekarno dewasa ini,” katanya (sumber: ibid.). Strategi kemudian berkembang jadi skenario “kup PKI prematur” yang “sengaja dirancang untuk gagal” sehingga memberi “kesempatan yang sah dan memuaskan bagi AD untuk menghancurkan PKI dan membuat Soekarno sebagai tawanan niat baik AD” (sumber: Neville Maxwell, peneliti Inggris, Journal of Contemporary Asia 9 no. 2, 1979). 4.3. Ganti Dubes Juli 1965, Dubes Jones yang dekat dengan Soekarno diganti dengan Dubes Marshall Green, Top Executive CIA di bidang subversif. Sebelumnya, Green ditugaskan di Korsel dan sukses membantu kudeta militer Jenderal Park Chung Hee. Green diberi wewenang untuk bersikap lebih keras terhadap Soekarno. 1967suhartogreen Dubes Green dan Soeharto Seiring dengan itu, AS menjalankan “low-posture policy” dengan mengurangi peran intelijen mereka, termasuk pengurangan personil Kedubes AS besar-besaran, sebagai antisipasi kemungkinan chaos dan demonstrasi, sekaligus agar rencana konflik AD dengan PKI tampak seperti persoalan domestik (sumber: Bunnel, “American Low-Posture Policy, hlm 50). Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa AS memang merancang skenario “kudeta komunis yang gagal” agar ada alasan bagi AD untuk menyerang PKI. Tapi belum sampai pada detail action plan. Tak sulit membayangkan bahwa ide tentang “kudeta gagal” — yang gencar disosialisasikan oleh Dubes Jones di kalangan diplomat asing itu — juga disalurkan ke aliansi lokal lewat penasehat civic action, Kol. George Benson, figur yang dihormati dan dikagumi ibarat mentor bagi para perwira intel, termasuk Ali-Yoga. ----------- Bagian ini mengembangkan argumen penulis bahwa G30S bermula dari ketegangan antara Presiden Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat, lalu diperparah oleh isu kudeta dan provokasi. Penulis menyajikan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai bagian dari rangkaian yang mungkin sengaja dimanipulasi, tetapi beberapa kesimpulannya merupakan interpretasi yang diperdebatkan. Angkatan Kelima dan isu Dewan Jenderal: Soekarno mempertimbangkan pembentukan Angkatan Kelima dari kalangan sukarelawan, sementara AD menolak gagasan itu dan mengkhawatirkan buruh serta tani dipersenjatai RRC. Penulis menilai bantuan RRC ditawarkan secara resmi kepada pemerintah untuk Konfrontasi Malaysia, bukan untuk mempersenjatai PKI. Ketegangan ini memperkuat isu bahwa sejumlah jenderal hendak menggulingkan Soekarno. Dokumen dan rekaman yang dipersoalkan: Artikel meragukan keaslian Dokumen Gilchrist dan rekaman yang konon memuat rencana kudeta Dewan Jenderal. Penulis berpendapat bahwa dokumen dan isu tersebut mungkin merupakan disinformasi yang membuat suasana politik semakin genting dan mendorong rencana penculikan para jenderal. Peran Syam dan keterlibatan PKI: Penulis menggambarkan Syam Kamaruzzaman sebagai kemungkinan agen ganda yang memberi kesan kepada perwira bahwa PKI mendukung gerakan, sekaligus memberi kesan kepada Aidit bahwa perwira mendukungnya. Berdasarkan kesaksian dan dokumen yang dikutip, artikel menyebut G30S terutama dijalankan oleh sejumlah perwira, dengan keterlibatan terbatas dari anggota PKI. Aidit disebut mengetahui rencana aksi dan memberi dukungan politik, tetapi menurut narasi artikel ia tidak memimpin langsung operasi di lapangan. Pelaksanaan G30S: Dokumen Supardjo digunakan untuk menggambarkan operasi yang kacau, tanpa komando tunggal dan dengan persiapan buruk. Menurut artikel, tujuan awalnya adalah menculik para jenderal hidup-hidup untuk dibawa kepada Soekarno, tetapi operasi berakhir dengan sejumlah jenderal tewas. Penulis menyatakan Syam yang memerintahkan penembakan setelah Supardjo pergi menemui Presiden. Artikel juga membantah keterlibatan Gerwani dalam penyiksaan, dengan merujuk pada hasil visum dan penelitian yang dikutip. Sikap Soekarno dan langkah Soeharto: Artikel menyebut Soekarno tidak mengetahui G30S sebelum tiba di Halim, menolak mendukung gerakan itu, dan meminta agar dihentikan. Sementara itu, Soeharto dengan cepat mengambil kendali militer, membubarkan pendudukan di sekitar Monas dan mengisolasi Halim. Penulis menilai tindakan Soeharto yang cepat dan terarah menimbulkan pertanyaan tentang apa yang telah diketahuinya sebelumnya. Menuju Supersemar: Menurut artikel, laporan AS pada Maret 1966 menggambarkan Soeharto sebagai tokoh utama AD dan menyebut adanya persiapan pasukan di Jakarta. Pada 11 Maret, pasukan di sekitar Istana membuat Soekarno meninggalkan sidang kabinet, lalu tiga jenderal menemui Soekarno di Bogor dan meminta surat tugas bagi Soeharto. Surat itu kemudian dikenal sebagai Supersemar dan, menurut penulis, dipakai sebagai dasar peralihan kekuasaan. Keaslian naskahnya tetap dipersoalkan karena dokumen asli tidak ditemukan dan tiga versi yang diteliti ANRI dinyatakan palsu. Inti bagian ini: penulis menafsirkan G30S sebagai operasi yang kacau dan mungkin dipicu oleh provokasi, lalu dimanfaatkan dalam perebutan kekuasaan yang berujung pada melemahnya Soekarno dan lahirnya Orde Baru.